728 x 90

JAWA TIMUR

img

JAWA TIMUR

Jawa Timur (bahasa Jawa: Jåwå Wétan) adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.476.757 jiwa (2010). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung).

Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

.

KONDUSIF

PROVINSI JAWA TIMUR

Click Here

DESKRIMINATIF

PROVINSI JAWA TIMUR

Click Here
X

KEBIJAKAN DESKRIMINATIF

No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban Deskriminatif Tuban JAWA TIMUR
2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 04 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Deskriminatif Kota Madiun JAWA TIMUR
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan Deskriminatif Lamongan JAWA TIMUR
4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul Deskriminatif Kota Malang JAWA TIMUR
5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penaggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Deskriminatif Kota Probolinggo JAWA TIMUR
6 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kabupaten Problinggo Deskriminatif Probolinggo JAWA TIMUR
7 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik Deskriminatif Gresik JAWA TIMUR
8 Surat Edaran Bupati No. 450/1914/441.123/2002 tentang Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Islam di Lingkungan Birokrasi Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
10 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Pasuruan Deskriminatif Pasuruan JAWA TIMUR
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul Deskriminatif Bangkalan JAWA TIMUR
13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten jember Deskriminatif Jember JAWA TIMUR
14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Deskriminatif Sumenep JAWA TIMUR

GRAFIK KEBIJAKAN JAWA TIMUR

No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban Deskriminatif Tuban JAWA TIMUR
2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 04 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Deskriminatif Kota Madiun JAWA TIMUR
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan Deskriminatif Lamongan JAWA TIMUR
4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul Deskriminatif Kota Malang JAWA TIMUR
5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penaggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Deskriminatif Kota Probolinggo JAWA TIMUR
6 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kabupaten Problinggo Deskriminatif Probolinggo JAWA TIMUR
7 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik Deskriminatif Gresik JAWA TIMUR
8 Surat Edaran Bupati No. 450/1914/441.123/2002 tentang Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Islam di Lingkungan Birokrasi Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
10 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Deskriminatif Pamekasan JAWA TIMUR
11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Pasuruan Deskriminatif Pasuruan JAWA TIMUR
12 Salinan Keputusan Tulungagung Nomor 808 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabuaten Tulungagung Kondusif Tulungagung JAWA TIMUR
13 Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 9 Tahun 2005Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kondusif Pemprov Jawa Timur JAWA TIMUR
14 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kondusif Pemprov Jawa Timur JAWA TIMUR
15 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Lumajang Kondusif Lumajang JAWA TIMUR
16 Nota Kesepakatan Bersama Kemitraan Dalam Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Lumajang Kondusif Lumajang JAWA TIMUR
17 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/91/423.031/2010 Tentang PErubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/425/423.031/2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Kekerasan Dalam Ruma Kondusif Kota Pasuruan JAWA TIMUR
18 Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/143/430.42/2010 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bondowoso Kondusif Bondowoso JAWA TIMUR
19 Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 671 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Komite Perlindungan Perempuan Dan Anak (KPPA) Kabupaten Ponorogo Kondusif Ponorogo JAWA TIMUR
20 Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/790/Kep./429.011/2009 Tentang Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak (KPPA) Kabupaten Banyuwangi Kondusif Banyuwangi JAWA TIMUR
21 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangkalan Kondusif Bangkalan JAWA TIMUR
22 Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kondusif Bangkalan JAWA TIMUR
23 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul Deskriminatif Bangkalan JAWA TIMUR
24 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bojonegoro Kondusif Bojonegoro JAWA TIMUR
25 Keputusan Walikota Batu Nomor 180/96/kep/422.012/2009 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu Kondusif Kota Batu JAWA TIMUR
26 Peraturan Daerh Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember Kondusif Jember JAWA TIMUR
27 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten jember Deskriminatif Jember JAWA TIMUR
28 Peaturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan Dan Aank Korban Kekerasan Kondusif Sumenep JAWA TIMUR
29 Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/52/Kep/435.013/2011 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2011 Kondusif Sumenep JAWA TIMUR
30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Deskriminatif Sumenep JAWA TIMUR
31 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Prlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kondusif Jombang JAWA TIMUR
32 Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/207/409.012/KPTS/2010 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak (KPPA) Kabupaten Blitar Kondusif Blitar JAWA TIMUR
;
© Copyright by Airputih Template. Komnas Perempuan