img

SUMATRA BARAT

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera UtaraRiauJambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudahkecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

.


DESKRIMINATIF

PROVINSI SUMATRA BARAT

Click Here
X

KEBIJAKAN DESKRIMINATIF

No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Murid SD, Siswa, SLTP, SLTA, dan Calon Pengantin Deskriminatif Pasaman Barat SUMATRA BARAT
2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa dan Karyawan Deskriminatif Pasaman Barat SUMATRA BARAT
3 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah DI Kabupaten Solok Selatan Deskriminatif Solok Selatan SUMATRA BARAT
4 Instruksi Walikota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh Dan Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/ Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SM Deskriminatif Kota Padang SUMATRA BARAT
5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Padang Panjang Deskriminatif Padang Panjang SUMATRA BARAT
6 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin Deskriminatif Padang Pariaman SUMATRA BARAT
7 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Padang Pariaman Deskriminatif Padang Pariaman SUMATRA BARAT
8 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat di Provinsi Sumatera Barat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
9 Surat Himbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ PPr-05 tentang Himbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
10 Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/342/BKD/2007 tentang Himbauan Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang) Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
12 Peraturan Nagari Lubuak Batingkok Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
13 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
14 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
15 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
16 Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
17 Himbauan Walikota Sawahlunto Nomor 800/604/KKD-SWL/2007 Perihal Pemakaian Baju Kurung (Stelan dengan Rok Panjang) Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an dan Mendirikan Shalat bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Pesisir Selatan Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
21 Peraturan Daerah Nomor 4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
23 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
24 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Ser Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
25 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah di Kabupaten Solok Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
26 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
27 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan Deskriminatif Pasaman SUMATRA BARAT
29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 tentang pandai baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten Deskriminatif Pasaman SUMATRA BARAT
30 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat Deskriminatif Bukit Tinggi SUMATRA BARAT
31 Surat Himbauan Bupati No. 451.4/ 556/ Kesra-2001 tentang Himbauan Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar Deskriminatif Tanah Datar SUMATRA BARAT
32 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
33 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim Deskriminatif Agam SUMATRA BARAT
34 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an Deskriminatif Agam SUMATRA BARAT
35 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Deskriminatif Kota Payakumbuh SUMATRA BARAT
36 Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 260.36/962/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Kota Payakumbuh Tahun 20 Deskriminatif Kota Payakumbuh SUMATRA BARAT

GRAFIK KEBIJAKAN SUMATRA BARAT


No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Murid SD, Siswa, SLTP, SLTA, dan Calon Pengantin Deskriminatif Pasaman Barat SUMATRA BARAT
2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa dan Karyawan Deskriminatif Pasaman Barat SUMATRA BARAT
3 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah DI Kabupaten Solok Selatan Deskriminatif Solok Selatan SUMATRA BARAT
4 Instruksi Walikota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh Dan Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/ Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SM Deskriminatif Kota Padang SUMATRA BARAT
5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Padang Panjang Deskriminatif Padang Panjang SUMATRA BARAT
6 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin Deskriminatif Padang Pariaman SUMATRA BARAT
7 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Padang Pariaman Deskriminatif Padang Pariaman SUMATRA BARAT
8 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat di Provinsi Sumatera Barat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
9 Surat Himbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ PPr-05 tentang Himbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
10 Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/342/BKD/2007 tentang Himbauan Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang) Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
12 Peraturan Nagari Lubuak Batingkok Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Deskriminatif Pemprov Sumatera Barat SUMATRA BARAT
13 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
14 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
15 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat di Kabupaten Sawahlunto Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
16 Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
17 Himbauan Walikota Sawahlunto Nomor 800/604/KKD-SWL/2007 Perihal Pemakaian Baju Kurung (Stelan dengan Rok Panjang) Deskriminatif Sawah Lunto SUMATRA BARAT
18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an dan Mendirikan Shalat bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Pesisir Selatan Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
21 Peraturan Daerah Nomor 4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Deskriminatif Pesisir Selatan SUMATRA BARAT
23 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
24 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Ser Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
25 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah di Kabupaten Solok Deskriminatif Solok SUMATRA BARAT
26 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
27 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan Deskriminatif Pasaman SUMATRA BARAT
29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 tentang pandai baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten Deskriminatif Pasaman SUMATRA BARAT
30 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat Deskriminatif Bukit Tinggi SUMATRA BARAT
31 Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 260/334/ Badan Taskin PMPKB/ 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tingkat Kabupaten Tanah Datar Periode Kondusif Tanah Datar SUMATRA BARAT
32 Surat Himbauan Bupati No. 451.4/ 556/ Kesra-2001 tentang Himbauan Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar Deskriminatif Tanah Datar SUMATRA BARAT
33 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Luak Nan Bonsu" Kabupaten Lima Puluh Kondusif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
34 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah Deskriminatif Lima Puluh Kota SUMATRA BARAT
35 Keputusan Bupati Agam Nomor 263 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “SITI MANGGOPOH” Kabupaten Agam periode 2009 - 2010 Kondusif Agam SUMATRA BARAT
36 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim Deskriminatif Agam SUMATRA BARAT
37 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an Deskriminatif Agam SUMATRA BARAT
38 Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 260.57/939/WK-PYK/2009 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh Periode 2009-2014 Kondusif Kota Payakumbuh SUMATRA BARAT
39 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Deskriminatif Kota Payakumbuh SUMATRA BARAT
40 Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 260.36/962/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Kota Payakumbuh Tahun 20 Deskriminatif Kota Payakumbuh SUMATRA BARAT

;