img

KALIMANTAN SELATAN

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km²[3] dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa.

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.616 jiwa (2010)

.


No Judul Perda Jenis Kab/Kota
1 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila Deskriminatif Balangan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 32 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pelarangan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan Deskriminatif Hulu Sungai Utara
3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Deskriminatif Kota Banjarmasin
4 Keputusan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Deskriminatif Kota Banjarmasin
5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin Deskriminatif Kota Banjarmasin
6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Alqur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah, Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsnawiyah, dan Siswa Menengah Ata Deskriminatif Kota Banjarmasin
7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tunasusila Deskriminatif Kota Banjarmasin
8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tunasusila Deskriminatif Kota Banjarmasin
9 Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran Deskriminatif Banjarbaru
10 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol Deskriminatif Banjarbaru
11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Pelacuran / Tuna Susila Deskriminatif Kotabaru
12 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Kabupaten Kota Baru Deskriminatif Kotabaru
13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Pelacuran / Tuna Susila Deskriminatif Tabalong
14 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong dan yang Sejenis serta Makan, Minum atau Merokok Ditempat Umum pada Bulan Ramadhan Kabupaten Banjar Deskriminatif Banjar
15 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2001 Tentang Membuka restoran, Warung, Rombong dan Sejenis Serta Makan, Minum atau Merokok di Te Deskriminatif Banjar
16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu‘ Deskriminatif Banjar
17 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penulisan Identitas Dengan Huruf Arab Melayu Deskriminatif Banjar
18 Peraturan Bupati Banjar No. 19 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Deskriminatif Banjar
19 Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Khatam al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Deskriminatif Banjar
20 Surat Edaran Gubernur No. 065/01196/ORG Tahun 2001 tentang Tertib Berpakaian Jam Kerja (Menghubung Surat Edaran Gubernur Kalimantann Selatan Nomor 065/02292/ORG Tahun 2001) Deskriminatif Pemprov Kalimantan Selatan
21 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/01196/ORG perihal Tertib Berpakaian Jam Kerja Deskriminatif Pemprov Kalimantan Selatan

;