BERITA

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi sebesar 3.6 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di nusantara. Ibukotanya adalah Samarinda.

.

KONDUSIF

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

X

KEBIJAKAN KONDUSIF

No	Judul Perda	Jenis	Kab/Kota	Provinsi
1	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 710.05/59/2011 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lily Benuo Taka Kabupaten Penajam Utara	Kondusif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
2	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 04 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang	Kondusif	Nunukan	KALIMANTAN TIMUR
3	Keputusan Bupati Nunukan Nomor 697 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nunukan Tahun 2011	Kondusif	Nunukan	KALIMANTAN TIMUR
4	Keputusan Bupati Malinau Nomor 264/05/K.541/2011 Tentang Penetapan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Kabupaten Malinau	Kondusif	Malinau	KALIMANTAN TIMUR
5	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 16 Tahun 2013 Tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru	Kondusif	Kotabaru	KALIMANTAN TIMUR
6	Keputusan Bupati Bulungan Nomor 1271/K-XII/061/2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Segol Belampon" Tahun 2010 sampai dengan	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 7 Tahun 2011 Tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
9	Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 367 Tahun 2011 Tentang Tim Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Berau Periode Tahun 2011-2016	Kondusif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
10	Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400-05/252/HK-KS/V/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda	Kondusif	Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR
11	Keputusan Walikota Tarakan Nomor 463/HK-II/137/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Sundungan" Kota Tarakan	Kondusif	Kota Tarakan	KALIMANTAN TIMUR
12	Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-250/ 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Balikpapan	Kondusif	Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR
13	Keputusan Walikota Bontang Nomor 170 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2011	Kondusif	Kota Bontang	KALIMANTAN TIMUR
14	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 263/K.365/2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur "Odah Etam"	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR
15	Perjanjian Kerjasama Antar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Nomor 120.23/10/	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR
16	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindakan Kekerasan Berbasis Gender, Anak, dan Perdag	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR

DESKRIMINATIF

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

X

KEBIJAKAN DESKRIMINATIF

No	Judul Perda	Jenis	Kab/Kota	Provinsi
1	Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Tuna Susila di Kabupaten Pasir	Deskriminatif	Pasir	KALIMANTAN TIMUR
2	Peraturan Daerah Kabupaten Panajem Paser Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Deskriminatif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
3	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an	Deskriminatif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
4	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
5	Peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
6	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
7	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Perbuatan Tunasusila	Deskriminatif	Kota Tarakan	KALIMANTAN TIMUR
8	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum	Deskriminatif	Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR

GRAFIK KEBIJAKAN KALIMANTAN TIMUR

No	Judul Perda	Jenis	Kab/Kota	Provinsi
1	Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Tuna Susila di Kabupaten Pasir	Deskriminatif	Pasir	KALIMANTAN TIMUR
2	Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 710.05/59/2011 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lily Benuo Taka Kabupaten Penajam Utara	Kondusif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
3	Peraturan Daerah Kabupaten Panajem Paser Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Deskriminatif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
4	Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an	Deskriminatif	Penajam Paser Utara	KALIMANTAN TIMUR
5	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 04 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang	Kondusif	Nunukan	KALIMANTAN TIMUR
6	Keputusan Bupati Nunukan Nomor 697 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Nunukan Tahun 2011	Kondusif	Nunukan	KALIMANTAN TIMUR
7	Keputusan Bupati Malinau Nomor 264/05/K.541/2011 Tentang Penetapan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Kabupaten Malinau	Kondusif	Malinau	KALIMANTAN TIMUR
8	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No 16 Tahun 2013 Tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kotabaru	Kondusif	Kotabaru	KALIMANTAN TIMUR
9	Keputusan Bupati Bulungan Nomor 1271/K-XII/061/2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Segol Belampon" Tahun 2010 sampai dengan	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 7 Tahun 2011 Tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	Kondusif	Bulungan	KALIMANTAN TIMUR
12	Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 367 Tahun 2011 Tentang Tim Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Berau Periode Tahun 2011-2016	Kondusif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
13	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
14	Peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
15	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Deskriminatif	Berau	KALIMANTAN TIMUR
16	Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400-05/252/HK-KS/V/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda	Kondusif	Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR
17	Keputusan Walikota Tarakan Nomor 463/HK-II/137/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Sundungan" Kota Tarakan	Kondusif	Kota Tarakan	KALIMANTAN TIMUR
18	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Perbuatan Tunasusila	Deskriminatif	Kota Tarakan	KALIMANTAN TIMUR
19	Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-250/ 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Balikpapan	Kondusif	Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR
20	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum	Deskriminatif	Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR
21	Keputusan Walikota Bontang Nomor 170 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2011	Kondusif	Kota Bontang	KALIMANTAN TIMUR
22	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 263/K.365/2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur "Odah Etam"	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR
23	Perjanjian Kerjasama Antar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Nomor 120.23/10/	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR
24	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindakan Kekerasan Berbasis Gender, Anak, dan Perdag	Kondusif	Pemprov Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR

;