728 x 90

JAWA BARAT

img

JAWA BARAT

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini

.

KONDUSIF

PROVINSI JAWA BARAT

Click Here

DESKRIMINATIF

PROVINSI JAWA BARAT

Click Here
X

KEBIJAKAN DESKRIMINATIF

No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
2 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/161/Sos tentang Wajib Belajar Al-Quran Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
3 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 429/2284/Kesra tentang Pemberantasan Pornografi dan Porno Aksi Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
4 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 420/1192/Kesra tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
5 Himbauan Bupati Indramayu No. 420/193/Kesra tentang Upaya Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
6 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.7/930/Kesra tentang Pembentukan Majlis Ta'lim di Sekolah/Madrasah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
7 Surat Seruan Bupati Indramayu No. 451.11/2412/Kesra Tahun 2002 tentang Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
8 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
9 Surat Edaran Setda Kabupaten Indramayu No. 025/376/Kesra tentang Juklak Pemakaian Pakaian Kerja/ Seragam Sekolah Muslimah (Berjilbab) Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
10 Instruksi Bupati Indramayu No. 1 Tahun 2005 tentang Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Pada Setiap Pelaksanaan Upacara Bendera Hari Senin di Lingkungan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Indramayu Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
11 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.15/1266-Kesra tentang Evaluasi Wajib Baca Al-Quran 15 Menit Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
12 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.1/699-Kesra Tahun 2005 tentang Memakmurkan Masjid Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
13 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/1463/Kesra tentang Mewujudkan Kondisi yang kondusif serta meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
14 Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 425.3/1305/Kesra tentang Pakaian Seragam Sekolah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
15 Surat Bupati Indramayu Nomor 003.2/133/Kesra tentang Perihal Himbauan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru Islam Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
16 Himbauan Bupati Indramayu Nomor 451/848/Kesra perihal himbauan dalam rangka penerimaan siswa/i baru pada tahun ajaran 2007/2008 Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
17 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
18 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
19 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2009 Seri E tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Deskriminatif Purwakarta JAWA BARAT
20 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum Deskriminatif Kota Depok JAWA BARAT
21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang Deskriminatif Sumedang JAWA BARAT
22 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Deskriminatif Cirebon JAWA BARAT
23 Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 72 - Kesbang/ 2007 tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya Deskriminatif Kota Tasikmalaya JAWA BARAT
24 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmala Deskriminatif Kota Tasikmalaya JAWA BARAT
25 Surat Pernyataan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Bogor Deskriminatif Bogor JAWA BARAT
26 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
27 Keputusan Bupati No. 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
28 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
29 Peraturan Daerah No. 77 Tahun 2004 Seri E12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
30 Keputusan Bersama Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
31 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
32 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Hari dan Jam Kerja Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
34 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketanagakerjaan Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan Perjudian dan Prostitusi Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
36 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Alqur'an di Kabupaten Karawang Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
37 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Kesusilaan Deskriminatif Garut JAWA BARAT
38 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat Deskriminatif Garut JAWA BARAT
39 Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut Deskriminatif Garut JAWA BARAT
40 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi Deskriminatif Kota Bekasi JAWA BARAT
41 Keputusan Bersama Bupati Kuningan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/ 2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/ 6/ Deskriminatif Kuningan JAWA BARAT
42 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat Deskriminatif Pemprov Jawa Barat JAWA BARAT
43 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Deskriminatif Kota Bandung JAWA BARAT
44 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 Tentang Larangan Perbuatan T Deskriminatif Bekasi JAWA BARAT
45 Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 451/682-Psk Tahun 2007 tentang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
46 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Isi Program Pengembangan Diri Bidang Pembiasaan Akhlak Mulia Di Sekolah dan Madrasah Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
47 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Asal Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
48 Instruksi Bupati Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
49 Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 45197/08.Psk Tahun 2008 Tentang Baca Tulis Alquran Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
50 Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembubuhan Penanggalan Hijriyah Pada Setiap Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
51 Surat Sekda Nomor 450/1019-psk Perihal Penyebaran Instruksi Bupati Sukabumi Nomor. 04 Tahun 2004 Perihal Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa dan Mahasiwa di Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
52 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
53 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Sebagai Bagian Dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
54 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 189 Tahun 2006 tentang Majelis Ta'lim Aparatur Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
55 Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
56 Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005 Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
57 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Pelacuran Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
58 Surat Edaran Bupati No. 451/SE/04/Sos/2001 Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
59 Surat Keputusan Bupati No. 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 Tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
60 Himbauan Bupati No. 556.3/SP/03/Sos/2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 - 2005 Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
61 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001- Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
62 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
63 Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT

GRAFIK KEBIJAKAN JAWA BARAT

No Judul Perda Jenis Kab/Kota Provinsi
1 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
2 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/161/Sos tentang Wajib Belajar Al-Quran Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
3 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 429/2284/Kesra tentang Pemberantasan Pornografi dan Porno Aksi Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
4 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 420/1192/Kesra tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
5 Himbauan Bupati Indramayu No. 420/193/Kesra tentang Upaya Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
6 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.7/930/Kesra tentang Pembentukan Majlis Ta'lim di Sekolah/Madrasah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
7 Surat Seruan Bupati Indramayu No. 451.11/2412/Kesra Tahun 2002 tentang Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
8 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
9 Surat Edaran Setda Kabupaten Indramayu No. 025/376/Kesra tentang Juklak Pemakaian Pakaian Kerja/ Seragam Sekolah Muslimah (Berjilbab) Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
10 Instruksi Bupati Indramayu No. 1 Tahun 2005 tentang Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Pada Setiap Pelaksanaan Upacara Bendera Hari Senin di Lingkungan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Indramayu Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
11 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.15/1266-Kesra tentang Evaluasi Wajib Baca Al-Quran 15 Menit Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
12 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.1/699-Kesra Tahun 2005 tentang Memakmurkan Masjid Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
13 Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/1463/Kesra tentang Mewujudkan Kondisi yang kondusif serta meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
14 Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 425.3/1305/Kesra tentang Pakaian Seragam Sekolah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
15 Surat Bupati Indramayu Nomor 003.2/133/Kesra tentang Perihal Himbauan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru Islam Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
16 Himbauan Bupati Indramayu Nomor 451/848/Kesra perihal himbauan dalam rangka penerimaan siswa/i baru pada tahun ajaran 2007/2008 Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
17 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
18 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Deskriminatif Indramayu JAWA BARAT
19 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2009 Seri E tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Deskriminatif Purwakarta JAWA BARAT
20 Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 171 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2 Kondusif Kota Sukabumi JAWA BARAT
21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum Deskriminatif Kota Depok JAWA BARAT
22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang Deskriminatif Sumedang JAWA BARAT
23 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Deskriminatif Cirebon JAWA BARAT
24 Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 72 - Kesbang/ 2007 tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya Deskriminatif Kota Tasikmalaya JAWA BARAT
25 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmala Deskriminatif Kota Tasikmalaya JAWA BARAT
26 Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 476/ Kep. 145A-KBPP/ 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Tasikmalaya Periode 2010-2013 Kondusif Kota Tasikmalaya JAWA BARAT
27 Surat Pernyataan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Bogor Deskriminatif Bogor JAWA BARAT
28 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
29 Keputusan Bupati No. 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
30 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
31 Peraturan Daerah No. 77 Tahun 2004 Seri E12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
32 Keputusan Bersama Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
34 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
35 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Hari dan Jam Kerja Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Deskriminatif Cianjur JAWA BARAT
36 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketanagakerjaan Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
37 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan Perjudian dan Prostitusi Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
38 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Alqur'an di Kabupaten Karawang Deskriminatif Karawang JAWA BARAT
39 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Kesusilaan Deskriminatif Garut JAWA BARAT
40 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat Deskriminatif Garut JAWA BARAT
41 Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut Deskriminatif Garut JAWA BARAT
42 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi Deskriminatif Kota Bekasi JAWA BARAT
43 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.16 Tahun 2013 tentang Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Kondusif Kuningan JAWA BARAT
44 Keputusan Bersama Bupati Kuningan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/ 2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/ 6/ Deskriminatif Kuningan JAWA BARAT
45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.03 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Kondusif Pemprov Jawa Barat JAWA BARAT
46 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat Deskriminatif Pemprov Jawa Barat JAWA BARAT
47 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Deskriminatif Kota Bandung JAWA BARAT
48 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 Tentang Larangan Perbuatan T Deskriminatif Bekasi JAWA BARAT
49 Keputusan Bupati Bekasi Nomor 463/Kep.467/BPPKB/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bekasi Periode 2011-2013 Kondusif Bekasi JAWA BARAT
50 Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 451/682-Psk Tahun 2007 tentang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
51 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Isi Program Pengembangan Diri Bidang Pembiasaan Akhlak Mulia Di Sekolah dan Madrasah Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
52 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Asal Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
53 Instruksi Bupati Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
54 Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 45197/08.Psk Tahun 2008 Tentang Baca Tulis Alquran Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
55 Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembubuhan Penanggalan Hijriyah Pada Setiap Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
56 Surat Sekda Nomor 450/1019-psk Perihal Penyebaran Instruksi Bupati Sukabumi Nomor. 04 Tahun 2004 Perihal Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa dan Mahasiwa di Kabupaten Sukabumi Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
57 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
58 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Sebagai Bagian Dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
59 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 189 Tahun 2006 tentang Majelis Ta'lim Aparatur Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
60 Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Deskriminatif Sukabumi JAWA BARAT
61 Keputusan Walikota Cimahi Nomor 467.2/Kep.172-BPMPPKB/2011 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi Periode 2011-2013 Kondusif Kota Cimahi JAWA BARAT
62 Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001-2005 Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
63 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Pelacuran Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
64 Surat Edaran Bupati No. 451/SE/04/Sos/2001 Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
65 Surat Keputusan Bupati No. 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 Tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
66 Himbauan Bupati No. 556.3/SP/03/Sos/2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 - 2005 Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
67 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001- Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
68 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
69 Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Tasikmalaya Deskriminatif Tasikmalaya JAWA BARAT
70 Keputusan Walikota Cirebon Nomor 463.05/Kep.374-BMPPKB/2010 Tentang Pembentukan Kembali Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Periode 2009-2014 Kondusif Kota Cirebon JAWA BARAT
71 Keputusan Walikota Bogor Nomor 147. 14.45-303 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Kondusif Kota Bogor JAWA BARAT
;
© Copyright by Airputih Template. Komnas Perempuan